Pakar hukum tata negara, Mahfid Md angkat bicara soal isu dihidupkannya kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Begini kata Mahfud. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa pernyataan Mahfud MD tentang wacana Dewan Perwakilan Rakyat Ad Hoc (DPA) dihidupkan kembali terlalu berlebihan. Meskipun DPA pernah eksis pada masa Orde Baru, namun penghidupan kembali lembaga ini dalam konteks sekarang dianggap kurang relevan dan mungkin tidak sesuai dengan semangat reformasi. Seperti yang diketahui, DPA merupakan lembaga yang memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan konstitusi dan melakukan fungsi-fungsi lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Namun, dengan adanya sistem checks and balances yang ada saat ini, penghidupan kembali DPA dianggap akan menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK, BPK, dan lembaga pengawas lainnya. Selain itu, keberadaan DPA juga dapat menciptakan birokrasi yang lebih besar dan biaya yang lebih tinggi bagi negara. Hal ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi dan penghematan dalam pengeluaran negara. Oleh karena itu, saya setuju dengan pernyataan bahwa penghidupan kembali wacana DPA terlalu berlebihan dan perlu dipertimbangkan secara matang. Sebagai gantinya, mungkin lebih baik jika pemerintah fokus pada penguatan lembaga pengawasan yang sudah ada dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup. Selain itu, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan juga merupakan langkah yang lebih efektif dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa wacana untuk menghidupkan kembali DPA sebaiknya ditinjau ulang dan dipertimbangkan dengan matang. Lebih baik memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan agar tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan dapat tercapai dengan baik.