Mahfud MD mengatakan demokrasi Indonesia saat ini disebut mirip saat fasisme lahir. Pasalnya, sistem otoriter dibungkus dengan proses demokratis. Berita yang menyebutkan bahwa Mahfud MD, seorang tokoh politik dan hukum Indonesia, membandingkan keadaan demokrasi di Indonesia dengan masa lahirnya Nazisme dan Fasisme, merupakan pernyataan yang sangat mencolok dan memicu banyak perdebatan di kalangan publik. Ketika seorang figur publik dengan posisi strategis seperti Mahfud MD mengeluarkan statement semacam itu, hal ini tentu mengundang berbagai reaksi dari masyarakat, akademisi, dan pengamat politik. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengevaluasi argumen yang mendasarinya. Mahfud mungkin ingin menyoroti tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia saat ini, seperti meningkatnya polaritas sosial, penurunan kepercayaan publik terhadap institusi politik, serta potensi pengabaian nilai-nilai demokrasi. Memang, jika kita melihat sejarah, baik Nazisme maupun Fasisme lahir di tengah situasi ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang ada, disertai dengan krisis ekonomi, ketegangan sosial, dan propaganda yang kuat. Oleh karenanya, membandingkan kondisi ini bisa jadi merupakan peringatan akan bahaya yang bisa muncul jika situasi ini tidak ditangani dengan baik. Namun, pernyataan tersebut juga beresiko menimbulkan misinterpretasi atau overgeneralization mengenai keadaan demokrasi kita saat ini. Harus diingat bahwa situasi di Indonesia berbeda secara kontekstual dan historis dibandingkan dengan Jerman pada masa Nazi atau Italia di bawah Mussolini. Di satu sisi, perkembangan demokrasi Indonesia, meski menghadapi tantangan, tetap memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi, pluralisme, dan peran masyarakat sipil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rezim totaliter. Perbandingan tersebut juga bisa menggugah kesadaran kolektif kita untuk lebih kritis terhadap kondisi demokrasi yang ada. Namun, penting untuk menjelaskan secara jelas dan mendalam masalah yang dihadapi tanpa harus mendramatisasi situasi hingga ke level yang menyerupai totalitarianisme. Penggunaan istilah yang kuat seperti itu menyiratkan bahwa ada ancaman serius yang harus dihadapi, namun jika tidak dipandang dengan bijak, bisa jadi itu hanya akan memperkeruh suasana dan meningkatkan polarisasi di dalam masyarakat. Di sisi lain, pernyataan ini juga membuka diskusi tentang pentingnya pendidikan politik dan kesadaran kritis di kalangan masyarakat. Diperlukan upaya kolosal dari semua pihak untuk mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang lebih jauh. Diskusi yang sehat dan produktif seharusnya diarahkan untuk mencari solusi, bukan menyulut konflik. Akhirnya, pernyataan Mahfud MD harus dianggap sebagai panggilan untuk bertindak, yang mengajak kita semua untuk merenungkan dan mengevaluasi ulang perjalanan demokrasi kita. Jangan sampai kita terjebak dalam euforia demokrasi yang tanpa kritik, namun juga jangan sampai kita terjebak dalam narasi gelap yang bisa membuat kita lupa tentang kemajuan yang telah dicapai. Dialog yang konstruktif perlu dibangun, di mana semua pihak dapat berkontribusi untuk memperkuat demokrasi Indonesia agar lebih solid dan mampu menangkal berbagai ancaman yang ada, baik dari dalam maupun luar.