Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira melihat adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan perguruan tinggi Tanggapan saya terhadap berita ini adalah sangat prihatin karena terdapat indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di KIP Kuliah. Sebagai lembaga yang seharusnya menjaga integritas dan transparansi, KIP Kuliah seharusnya bekerja dengan menjunjung tinggi etika dan moralitas. Praktik KKN akan merusak citra lembaga dan menimbulkan keraguan terhadap kebijakan yang diterapkan. KIP Kuliah adalah program yang seharusnya memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi seluruh mahasiswa dalam mendapatkan pendidikan tinggi. Praktik KKN akan mengorbankan hak-hak dari mahasiswa yang berhak mendapat kesempatan tersebut. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari pihak terkait, baik itu Kemendikbud Ristek maupun pihak yang berwenang lainnya. Tanggapan Kemendikbud Ristek terhadap indikasi KKN di KIP Kuliah haruslah tegas dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti kasus ini. Upaya pencegahan KKN harus ditingkatkan melalui penegakan hukum dan peningkatan pengawasan terhadap program-program pendidikan yang ada agar tidak terjadi lagi praktik korupsi yang merugikan banyak pihak. Selain itu, perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program pendidikan seperti KIP Kuliah. Keterbukaan informasi akan membantu masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memantau dan mengawasi jalannya program tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya praktik KKN di masa yang akan datang. Sebagai masyarakat, kita juga perlu turut serta dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi praktik KKN yang kita temui. Keterlibatan aktif dari seluruh pihak akan membantu pencegahan praktik KKN dan menjaga keberlangsungan program-program pendidikan demi menciptakan sistem pendidikan yang adil dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Semoga kasus ini dapat diungkap dengan baik dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik KKN.