Sekjen DPR Indra Iskandar dianggap mendeklarasikan diri sebagai tersangka melalui gugatan praperadilan. Padahal, KPK belum mengumumkan statusnya. Berita tentang Sekjen DPR yang mendeklarasikan dirinya sebagai tersangka karena gugatan praperadilan tentu menjadi sorotan yang menarik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kewenangan lembaga praperadilan dalam menegakkan keadilan. Tersangkanya Sekjen DPR juga menunjukkan bahwa tidak ada yang terkecuali dari hukum, termasuk pejabat tinggi negara. Keputusan Sekjen DPR untuk mendeklarasikan dirinya sebagai tersangka tampaknya merupakan langkah strategis untuk menghadapi tuntutan hukum yang dihadapinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan bersedia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Langkah yang diambil oleh KPK dalam menetapkan Sekjen DPR sebagai tersangka juga harus diapresiasi sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tindakan tegas terhadap pejabat negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi merupakan langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Meskipun pihak Sekjen DPR telah mendeklarasikan dirinya sebagai tersangka, namun proses hukum harus tetap berjalan secara adil dan transparan. Seluruh pihak, termasuk pejabat publik, harus siap menanggung konsekuensi dari perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pejabat publik lainnya agar tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, juga menjadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa tidak ada yang di atas hukum dan setiap pelanggaran akan mendapat sanksi yang setimpal. Sebagai masyarakat, kita juga perlu terus memantau perkembangan kasus ini dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga terkait. Semua pihak harus bersatu dalam memerangi korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.