Akbar Faizal menilai, Jokowi memberangus fondasi demokrasi jika menyetujui Revisi Undang-Undang Penyiaran yang melemahkan pers. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa pernyataan Akbar Faizal mungkin memiliki dasar yang kuat, namun ada baiknya kita juga melihat dari sudut pandang yang lebih luas. RUU Penyiaran sendiri memang kontroversial karena beberapa pasal di dalamnya dianggap dapat membahayakan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Namun, kita perlu memperhatikan bahwa keberadaan regulasi juga penting untuk menjaga kualitas dan etika media penyiaran. Jika RUU Penyiaran disahkan tanpa memperhatikan kebebasan pers, tentu akan menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Kelompok-kelompok atau individu tertentu bisa saja memanfaatkan undang-undang tersebut untuk menekan media yang kritis terhadap pemerintah atau kepentingan mereka. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa RUU Penyiaran seimbang antara kepentingan negara dalam mengatur penyiaran dan kebebasan pers. Akbar Faizal sebagi anggota DPR memiliki hak untuk mengkritik atau menyampaikan pendapatnya terkait RUU Penyiaran. Namun, sebagai wakil rakyat, ia juga seharusnya memastikan bahwa kritik yang disampaikannya didasarkan pada analisis yang mendalam dan bertanggung jawab. Selain itu, sebaiknya kita juga melihat dari berbagai perspektif agar tidak terjebak dalam pola pikir yang sempit atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Sebagai seorang pemimpin, Presiden Jokowi juga harus mempertimbangkan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak sebelum menyetujui RUU Penyiaran. Langkah krusialnya adalah memastikan bahwa RUU tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta tidak merugikan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Keputusan yang diambil oleh presiden haruslah mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan demokrasi yang sehat dan berkualitas di Indonesia. Dalam konteks ini, sangat penting bagi kita sebagai masyarakat untuk terus memantau perkembangan RUU Penyiaran dan memberikan masukan atau kritik yang konstruktif kepada pemerintah. Kita juga perlu mengingat bahwa kebebasan pers adalah salah satu pijakan utama dalam menjaga demokrasi yang kuat. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus berjuang demi menjaga kebebasan pers dan mendorong terwujudnya demokrasi yang sejati di Indonesia.