Bawaslu Gunungkidul mendesak pemerintah daerah untuk merevisi Perbup nomor 86 tahun 2020. Ini alasannya. Tanggapan saya terhadap berita 'Bawaslu Gunungkidul Minta Perbup soal Pemasangan APK Direvisi, Kenapa?' adalah sebagai berikut: Pertama-tama, saya merasa bahwa langkah Bawaslu Gunungkidul untuk meminta revisi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah langkah yang sangat tepat. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aturan terkait pemilu diikuti dengan baik dan tidak ada yang melanggar ketentuan yang ada. Kemudian, dari berita tersebut terungkap bahwa Bawaslu Gunungkidul meminta revisi terkait pemasangan APK yang berpotensi menyalahi aturan yang ada. Hal ini menunjukkan kepekaan Bawaslu terhadap potensi pelanggaran aturan dalam proses pemilu. Sebagai lembaga yang independen, Bawaslu perlu terus melakukan pemantauan dan intervensi terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi, termasuk terkait pemasangan APK. Selain itu, permintaan revisi terhadap Perbup terkait pemasangan APK juga perlu didukung oleh semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan para calon pemilih. Dengan adanya aturan yang jelas dan mengikat, diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan lebih tertib dan adil, serta terhindar dari potensi konflik atau ketidakadilan bagi para calon pemilih. Dalam konteks ini, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mendukung upaya Bawaslu Gunungkidul untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan demokratis. Masyarakat perlu proaktif dalam melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran terkait pemasangan APK yang bisa merugikan proses pemilu. Terakhir, Bawaslu Gunungkidul juga perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan terkait pemilu, termasuk terkait pemasangan APK. Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat memahami aturan yang berlaku dan mematuhi segala ketentuan yang ada, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar.