Alex mengatakan, modus korupsi SPPD fiktif banyak dilakukan oleh instansi pemerintahan. Para pelaku, menurutnya, dapat dihukum. Saya merasa sangat prihatin dengan temuan yang disampaikan oleh KPK mengenai adanya pejabat di Kementerian Pertanian yang memanipulasi perjalanan dinas demi kepentingan pribadi dan politik. Tindakan tersebut jelas melanggar aturan dan etika pelayanan publik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pejabat negara. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme semacam ini sungguh merugikan bangsa dan negara, serta dapat merusak integritas dan reputasi institusi pemerintah. Keberadaan pejabat yang memanipulasi perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi dan politik adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang sangat tidak etis. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng marwah institusi pemerintahan. KPK sebagai lembaga anti korupsi harus terus memberantas praktik-praktik korupsi seperti ini agar tidak menjadi budaya yang melekat di tubuh birokrasi negara. Penting bagi pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam praktik manipulasi perjalanan dinas ini. Sanksi yang berat perlu diberikan sebagai bentuk efek jera serta sebagai contoh bagi pejabat lain bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran etika dan hukum dalam menjalankan tugas negara. Tindakan hukum juga perlu ditempuh untuk memastikan bahwa setiap koruptor mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Selain memberikan sanksi, upaya pencegahan juga perlu ditingkatkan. Pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan perjalanan dinas harus diperketat untuk mencegah terjadinya manipulasi dan penyalahgunaan. Seluruh pihak terkait, baik internal maupun eksternal instansi pemerintah, perlu bekerja sama dalam menjaga integritas pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil merupakan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Diharapkan kasus ini dapat menjadi cambuk bagi seluruh pejabat negara agar lebih menjunjung tinggi integritas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tidak ada tempat bagi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang di dalam pemerintahan yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat. Kita sebagai rakyat juga perlu terus mengawasi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.