Sahroni menyebut bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari tiga menteri. Berita tentang partai NasDem yang meragukan apakah partai baru yang bergabung dengan Prabowo Subianto akan mendapatkan tiga kursi menteri dalam kabinet pemerintah adalah sebuah indikasi dari dinamika politik yang terus berkembang di Indonesia menjelang pemilihan umum. Tanggapan terhadap berita ini dapat diukur dari sudut pandang berbagai aspek, termasuk etika politik, keadilan, dan integritas pemerintah. Pertama, pernyataan NasDem mencerminkan kekhawatiran mengenai fairness dalam pembagian kekuasaan di kabinet. Dalam politik, sering kali ada anggapan bahwa partai yang lebih lama dan sudah berpengalaman seharusnya memiliki prioritas lebih dalam mendapatkan posisi strategis, termasuk kursi menteri. Dengan adanya partai baru yang bergabung dengan kubu Prabowo, ada potensi bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan partai lain yang telah lama berkontribusi. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan partai-partai yang lebih mapan dan setia terhadap koalisi yang telah dibangun. Kedua, pengumuman tentang pembagian kursi menteri ini menyoroti hubungan antara politik dan bisnis. Di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali jabatan publik digunakan sebagai imbalan politik, di mana partai yang memberikan dukungan akan mendapatkan posisi tertentu di pemerintahan. Jika partai baru ini benar-benar mendapatkan kursi menteri hanya karena kedekatannya dengan Prabowo tanpa pertimbangan prestasi atau visi yang jelas, maka hal ini bisa menciptakan skeptisisme di kalangan publik. Masyarakat mungkin mulai mempertanyakan seberapa efektif kabinet tersebut dalam menjalankan program-program yang pro-rakyat. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa koalisi dalam politik sering kali merupakan transaksi dari kepentingan. Di satu sisi, hal ini adalah bagian dari taktik politik yang sah, tetapi di sisi lain, juga bisa berisiko mengabaikan kepentingan masyarakat. Apakah partai baru tersebut memiliki kapasitas dan visi yang cukup untuk mengelola posisi menteri yang diberikan? Ini dapat menjadi pertanyaan yang harus diajukan, mengingat kinerja kabinet sangat bergantung pada kemampuan individu yang menduduki jabatan tersebut. Akhirnya, dalam konteks pemilihan umum yang akan datang, situasi ini akan mempengaruhi persepsi publik terhadap semua partai yang terlibat. NasDem, yang mempertanyakan pembagian kursi menteri, harusnya melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan keadilan dalam pemerintahan. Di sisi lain, partai baru yang bergabung dengan Prabowo juga harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar petunjuk politik, tetapi mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam sistem politik di Indonesia. Ketidakpastian mengenai pembagian kekuasaan dapat menimbulkan kerugian bagi stabilitas pemerintahan, dan tantangan bagi setiap partai untuk menjelaskan dan membenarkan perannya di dalam koalisi. Ini adalah momen penting yang harus dicermati oleh semua pihak, termasuk masyarakat, agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah politik bangsa.