Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menyerahkan berkas lamaran ke DPD PAN Banjarbaru untuk Pilwali Banjarbaru Saya mendapati bahwa berita tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap Aditya Hidayat, anggota DPRD Kota Banjarbaru, untuk mendukung Muhidin sebagai calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam Pilgub mendatang. Hal ini bisa diartikan sebagai upaya politis yang mungkin tidak seharusnya terjadi. Aditya seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih calon yang dianggapnya paling layak dan berkualitas tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Sikap seperti ini merupakan contoh dari praktek politik yang kurang etis dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Para pemilih seharusnya diberikan kesempatan untuk memilih berdasarkan penilaian mereka sendiri, bukan dipaksa atau ditekan untuk mendukung satu kandidat tertentu. Partisipasi serta dukungan seharusnya muncul dari keyakinan dan pemahaman yang kuat terhadap visi dan program yang ditawarkan oleh calon tersebut. Selain itu, perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa calon yang terpilih benar-benar dapat mewakili kepentingan masyarakat secara adil dan proporsional. Jika terdapat tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu, hal ini dapat merusak integritas dan legitimasi calon yang bersangkutan. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Aditya Hidayat dapat tetap menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dengan independen, objektif, dan berintegritas. Pemilih pun diharapkan untuk lebih kritis, memilih calon berdasarkan evaluasi yang cermat, serta tidak terpengaruh oleh tekanan ataupun intimidasi dari pihak eksternal. Masyarakat Kalsel juga sebaiknya lebih memperhatikan pemilihan calon yang benar-benar mewakili kepentingan dan kebutuhan mereka, bukan sekadar mengikuti arahan dari pihak lain. Semoga Pilgub Kalsel dapat berlangsung secara jujur dan adil, serta calon terbaik yang mampu mensejahterakan masyarakatlah yang akhirnya terpilih.