DPP REI merespons adanya wacana pembentukan Kementerian Perumahan pada kabinet selanjutnya. Berita mengenai wacana pembentukan Kementerian Perumahan merupakan suatu isu yang sangat relevan dalam konteks pembangunan infrastruktur dan kebutuhan perumahan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat telah menciptakan tantangan besar bagi sektor perumahan. Banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses terhadap tempat tinggal yang layak, dan masalah ini semakin diperparah dengan tingginya harga properti. Oleh karena itu, wacana ini perlu dipertimbangkan secara serius. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) mungkin memiliki pandangan yang kuat tentang pentingnya kementerian ini. Dari sudut pandang industri properti, pembentukan kementerian khusus yang fokus pada perumahan dapat menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan kebijakan, program, dan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan. Dengan adanya kementerian tersebut, diharapkan koordinasi antar lembaga pemerintah, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi lebih efektif, sehingga program perumahan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran. Kementerian Perumahan juga dapat berperan dalam menghimpun dan mengelola data terkait kebutuhan perumahan di berbagai daerah. Data yang akurat sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang relevan. Tanpa data yang solid, keputusan yang diambil cenderung akan bersifat spekulatif dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, kementerian tersebut juga bisa berfungsi sebagai mediator antara pengembang dan masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan tidak hanya menguntungkan pihak pengembang, tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi terkait dengan pembentukan kementerian ini. Pertama, anggaran yang diperlukan untuk mendirikan dan mengoperasikan kementerian baru harus dipertimbangkan dengan matang. Dalam situasi perekonomian yang tidak menentu, alokasi anggaran yang tepat menjadi krusial agar kementerian tidak hanya sekadar menjadi lembaga simbolis. Selain itu, terdapat risiko birokrasi yang mungkin akan semakin rumit, yang bisa menghambat proses perizinan dan pengembangan perumahan. Akhir kata, pembentukan Kementerian Perumahan adalah sebuah langkah yang potensial untuk menangani isu yang kompleks ini. Namun, keberhasilan dari kementerian ini akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan kolaborasi dengan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan perumahan yang layak dan terjangkau. Dialog yang terbuka antara berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.