Megawati justru bertanya kepada para peserta Rakernas, siapa yang bersalah membuat kondisi MK seperti saat ini. Mereka menjawab Presiden Jokowi. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa tindakan kader PDI-P yang teriak nama Jokowi saat Megawati bertanya tentang kondisi Mahkamah Konstitusi (MK) seperti saat ini, menunjukkan loyalitas dan dukungan yang kuat terhadap Presiden Joko Widodo. Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya solidaritas dan kesatuan di dalam partai tersebut dalam mendukung kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Namun, seharusnya dalam forum seperti rapat partai atau diskusi politik, sikap yang lebih bijaksana adalah dengan memberikan penjelasan yang lebih substansial dan argumentatif untuk menjelaskan kondisi MK saat ini. Teriakan semata-mata nama seorang pemimpin mungkin tidaklah sepenuhnya efektif dalam mengomunikasikan pesan atau masalah yang dihadapi. Selain itu, pernyataan tersebut juga dapat dipandang sebagai tindakan yang mencoba untuk mengalihkan perhatian dari isu yang sebenarnya sedang dibahas, yaitu kondisi MK. Dengan mengucapkan nama Jokowi, terdapat kemungkinan bahwa perhatian akan terfokus pada dirinya, bukan pada substansi isu yang sebenarnya lebih penting untuk dibahas. Penting bagi kader PDI-P dan seluruh politisi lainnya untuk lebih berfokus pada substansi argumen dan memberikan kontribusi yang nyata dalam perdebatan politik. Teriakan-teriakan kosong atau upaya untuk menciptakan sensasi tidak akan membantu dalam mencari solusi yang terbaik untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Dalam demokrasi yang sehat, penting bagi setiap warga negara untuk dapat menghormati dan mendukung institusi-institusi demokrasi, termasuk MK. Kritik dan pembangunan yang konstruktif harus diutamakan dalam upaya untuk memperbaiki sistem dan menyuarakan kepentingan rakyat. Dengan demikian, diharapkan para politisi dan kader partai dapat memperbaiki cara berkomunikasi dan bertindak dalam forum politik agar dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif dan produktif.