Wakil Ketua Dewan Pembina PSI menanggapi adanya usulan Yusril Ihza Mahendra menjadi Menko Polhukam dalam pemerintahan Prabowo. Saya beranggapan bahwa usulan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam kabinet Prabowo Subianto menuai beragam tanggapan, termasuk dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI menyatakan bahwa Yusril merupakan figur yang terkait dengan pihak oposisi dan memiliki pandangan yang berlawanan dengan semangat reformasi yang diusung oleh Prabowo Subianto. PSI juga mengkritik Yusril sebagai sosok yang memiliki pengalaman dan catatan yang kurang baik dalam menangani persoalan hukum dan keamanan di Indonesia. Selain itu, PSI juga menyoroti kemungkinan adanya konflik kepentingan yang bisa terjadi jika Yusril dipercaya sebagai Menko Polhukam. Dalam konteks politik Indonesia yang sedang mengalami perubahan dinamika, penempatan Yusril sebagai Menko Polhukam bisa menjadi sebuah sinyal bahwa pemerintah akan memperkuat jaringan politiknya dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk yang sebelumnya bersikap kritis terhadap pemerintah. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah Prabowo akan mampu mengelola konflik kepentingan yang mungkin timbul apabila Yusril benar-benar diangkat. Di sisi lain, ada pula pandangan yang menyambut positif usulan tersebut dengan menyebut bahwa Yusril memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk mengemban tugas sebagai Menko Polhukam. Beberapa pihak berpendapat bahwa Yusril bisa menjadi penghubung yang baik antara pemerintah dan pihak oposisi dalam rangka memperkuat stabilitas politik di Indonesia. Sebagai pembaca, kita perlu cukup bijak dalam menilai berita ini dan memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Tentu saja, kita juga perlu menaruh perhatian kepada proses seleksi dan kelayakan calon menteri agar kualitas pemerintahan ke depan bisa terjaga dengan baik. Semoga keputusan terkait penunjukan Menko Polhukam ini dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas dan kemajuan Indonesia ke depannya.