Mantan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mendaftar menjadi bakal calon gubernur (bacagub) Sumut ke DPW PPP. Ini merupakan partai ke-9 yang ia daftar. Menurut pendapat saya, pendaftaran Edy sebagai calon gubernur Sumatera Utara dari berbagai partai politik menunjukkan bahwa ada kepercayaan dan dukungan yang kuat terhadap dirinya sebagai pemimpin potensial. Dapat dilihat dari dukungan sembilan partai politik yang mendaftarkan Edy sebagai calon gubernur, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai terbaru yang mendaftarkan Edy. Hal ini menunjukkan bahwa Edy dianggap memiliki kemampuan dan rekam jejak yang dianggap baik oleh berbagai pihak. Keterlibatan Edy sebagai calon gubernur dari berbagai partai politik juga menunjukkan bahwa soliditas partai politik di Indonesia masih lemah. Dengan begitu banyak partai yang mendukung satu calon, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas politik di daerah tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat berpotensi mengurangi variasi pilihan yang ada di hadapan pemilih, karena terlalu banyak partai yang mendukung satu calon gubernur. Di sisi lain, pendaftaran Edy dari berbagai partai juga dapat menimbulkan pertanyaan terkait kemungkinan adanya negosiasi politik di balik layar yang mungkin terjadi antara Edy dan partai politik yang mendukungnya. Apakah partai-partai tersebut memberikan dukungan secara tulus karena melihat kemampuan dan visi dari Edy, ataukah karena adanya kesepakatan politik tertentu yang belum diketahui publik? Hal ini menjadi pertanyaan yang perlu dijawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan calon gubernur Sumatera Utara berlangsung secara adil dan transparan. Dengan demikian, pendaftaran Edy sebagai calon gubernur Sumatera Utara oleh sembilan partai politik, termasuk PPP sebagai partai terbaru yang mendaftarkan Edy, menunjukkan kompleksitas dalam dunia politik Indonesia. Dukungan yang luas bagi Edy dapat menjadi kekuatan bagi dirinya untuk memenangkan pemilihan nanti, namun juga memunculkan pertanyaan terkait keberlangsungan soliditas partai politik dan transparansi dalam proses politik di Indonesia.