Menurut Bambang, klarifikasi diperlukan guna mencegah berbagai macam spekulasi liar di masyarakat. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia, kita harus memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari institusi kepolisian, termasuk satuan anti-teror Densus 88. Berita mengenai isu anggota Densus 88 yang diduga melakukan penyelewengan dalam penangkapan terduga teroris adalah hal yang serius dan harus segera diinvestigasi. Polri perlu memberikan penjelasan yang jelas dan transparan terkait isu ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Jika benar ada anggota Densus 88 yang melakukan pelanggaran kode etik atau hukum, maka tindakan tegas harus diambil untuk memberikan sanksi yang pantas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap terorisme, merupakan hal yang sangat penting. Jika terdapat anggota kepolisian yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, hal ini dapat merusak citra Polri dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Selain itu, Polri juga perlu melakukan evaluasi terhadap prosedur penangkapan yang dilakukan oleh anggota Densus 88 agar ke depannya dapat menghindari terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang oleh anggota tersebut. Proses penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh ada tindakan semena-mena terhadap siapapun, termasuk terduga teroris. Kita sebagai masyarakat juga harus terus mengawal dan memantau kinerja institusi kepolisian agar terjaminnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Terorisme merupakan ancaman serius yang harus ditangani dengan tindakan yang tegas namun tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kita berharap agar Polri dapat menindaklanjuti isu ini secara transparan dan memberikan sanksi yang tegas jika terbukti ada anggota Densus 88 yang melakukan pelanggaran.