Menjawab sindiran Megawati, Puan Maharani menegaskan seluruh RUU yang dibahas di DPR sudah atas sepengetahuannya. Termasuk RUU MK dan RUU Penyiaran. Tanggapan saya terhadap berita ini terbagi menjadi dua aspek. Pertama, reaksi Puan Maharani sebagai Ketua DPR yang menyatakan bahwa RUU kontroversial sudah sepengetahuannya adalah hal yang diharapkan. Sebagai pemimpin legislatif, seharusnya Puan sudah mengetahui seluruh perkembangan terkait RUU yang sedang dibahas di parlemen. Dengan begitu, diharapkan proses legislasi dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Namun, di sisi lain, pernyataan Megawati Soekarnoputri yang mengindikasikan adanya ketidaksetujuan terhadap RUU kontroversial harus direspons dengan bijaksana. Kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh besar seperti Megawati, seharusnya dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para pembuat kebijakan. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi, namun yang penting adalah bagaimana cara menanggapinya dengan baik. Selain itu, penting bagi Puan Maharani sebagai Ketua DPR untuk menjelaskan secara transparan kepada masyarakat terkait isi dan tujuan dari RUU yang sedang dibahas. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Masyarakat juga berhak untuk mengetahui seluruh informasi terkait kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Sebagai penutup, saya berharap agar semua pihak dapat bersikap bijaksana dan terbuka dalam menyikapi perbedaan pendapat terkait RUU kontroversial ini. Semua keputusan yang diambil haruslah yang terbaik untuk kepentingan bersama dan pembangunan demokrasi di Indonesia. Semoga proses legislasi berjalan dengan lancar dan menghasilkan kebijakan yang berkualitas serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.