Seorang oknum pejabat Lapas Cebongan diduga terlibat praktik pungli dengan modus warga binaan harus membayar untuk mendapatkan kamar. Saya sangat prihatin dengan berita tersebut. Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat di Lapas Cebongan adalah sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat diterima. Mereka seharusnya menjadi contoh dan melindungi hak-hak narapidana, bukan malah memperkaya diri dengan cara yang tidak patut. Dalam sistem hukum yang seharusnya adil, tindakan seperti ini harus disikapi dengan tegas. Pihak berwenang harus segera melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang layak kepada pelaku. Keterbukaan dan transparansi dalam penegakan hukum sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum tetap terjaga. Selain itu, upaya pencegahan juga harus ditingkatkan. Edukasi tentang etika dan tata kelola kekuasaan bagi para pejabat pemerintahan harus diperkuat, agar tindakan korupsi dan pungli dapat diminimalkan. Sistem pengawasan internal di institusi seperti lapas juga harus diperketat agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan yang merugikan. Tindakan seperti ini juga seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pejabat publik untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dan pungli. Mereka harus menyadari bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan akan berdampak tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi reputasi institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kejadian ini juga seharusnya menjadi pemantik bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pungli di berbagai instansi pemerintahan. Kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar kita, karena korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral yang harus diperangi bersama-sama.