Kabar Jampidsus dikuntit anggota Densus 88 masih menyisakan banyak tanda tanya. Polri dan Kejagung didesak terbuka untuk memberi penjelasan. Menanggapi berita mengenai dugaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang disinyalir melakukan pengintaian terhadap Jaksa Agung Muda Intelijen (Jampidsus), merupakan hal yang sangat serius dan patut mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Dugaan adanya tindakan pengintaian tersebut tentu akan mencoreng citra institusi penegak hukum dan menimbulkan keraguan terhadap independensi dari Kejaksaan dan Polri dalam menjalankan tugasnya. Sebagai institusi penegak hukum yang harusnya bersikap netral dan independen, tindakan pengintipan yang dilakukan Polri terhadap Jaksa Agung Muda Intelijen sangat memprihatinkan. Semestinya, Polri dan Kejaksaan Agung harus bekerja sama dalam menegakkan hukum, namun jika ada dugaan adanya pengintaian ini, maka hal tersebut bisa menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kedua institusi tersebut. Keterbukaan dan transparansi dalam menjalankan tugas menjadi sangat penting, terutama dalam hal ini yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Menunggu penjelasan dari Polri dan Kejaksaan Agung mengenai dugaan pengintaian ini merupakan langkah yang wajib dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Perlu dilakukan investigasi mendalam untuk mengungkap kebenaran dari dugaan tersebut. Jika memang terbukti ada unsur pengintaian, maka tindakan tegas harus diambil untuk menindak pelaku dan memastikan hal tersebut tidak terulang di masa depan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum harus diutamakan dan hal ini harus menjadi prioritas utama bagi Polri dan Kejaksaan Agung. Selain itu, perlu pula ada langkah konkret untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik antara Polri dan Kejaksaan Agung di masa depan. Bekerjasama dengan penuh kepercayaan dan mengutamakan kepentingan hukum serta keadilan harus menjadi prinsip utama bagi kedua institusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan profesional. Keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi oleh Polri dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan memuaskan terkait dugaan pengintaian ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga. Semoga kasus ini dapat segera terungkap kebenarannya dan langkah-langkah preventif dapat diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.