Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir di Istana untuk mengikuti kegiatan SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech. Saya menganggap bahwa kehadiran Jaksa Agung dan Kapolri di Istana di tengah isu Jampidsus yang sedang dibuntuti oleh Densus 88 bisa menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Sebagai dua tokoh penting dalam penegakan hukum di Indonesia, kehadiran mereka di Istana dapat menjadi pernyataan bahwa pemerintah mengambil isu ini dengan serius. Namun, kehadiran mereka juga dapat menimbulkan spekulasi dan tanda tanya dari masyarakat mengenai hubungan antara Jampidsus, Densus 88, dan pemerintah. Apakah ada konflik internal antara institusi hukum tersebut? Apakah ada kepentingan politik tertentu yang terkait dengan isu Jampidsus yang sedang dibuntuti? Sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab, Jakarta Agung dan Kapolri tentunya harus mengklarifikasi kehadiran mereka di Istana dan memberikan penjelasan yang transparan kepada publik. Keterbukaan dan akuntabilitas mereka dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti ini adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Selain itu, perlu diingat bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa adanya intervensi politik dari pihak manapun. Jika kehadiran Jaksa Agung dan Kapolri di Istana merupakan bentuk intervensi politik, maka hal tersebut bisa merusak independensi institusi hukum dan mencoreng citra penegakan hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, saya berharap bahwa kehadiran Jaksa Agung dan Kapolri di Istana di tengah isu Jampidsus yang dibuntuti Densus 88 bukanlah karena alasan politik, melainkan karena mereka ingin memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam penegakan hukum harus tetap dijaga demi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.