Hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan eksepsi atau nota keberatan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. KPK diperintahkan segera membebaskan Gazalba. Berita tentang eksepsi yang diterima dan perintah hakim untuk membebaskan Gazalba Saleh menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Keputusan ini tentu menjadi sorotan karena Gazalba Saleh merupakan salah satu tersangka korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Meskipun demikian, di dalam sistem hukum yang berlaku, setiap tersangka memiliki hak untuk menjalani proses hukum secara adil dan transparan. Keputusan hakim untuk menerima eksepsi yang diajukan dan memerintahkan KPK untuk membebaskan Gazalba Saleh menunjukkan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan wujud dari prinsip praduga tak bersalah, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya. Namun demikian, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan integritas hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia. Apakah keputusan ini merupakan bentuk intervensi atau tekanan tertentu yang memengaruhi proses hukum? Ataukah ini hanya wujud dari keadilan yang seharusnya diberikan kepada setiap individu yang tengah menjalani proses hukum? Sebagai masyarakat, kita perlu mengedepankan kepercayaan terhadap institusi hukum dan memberikan dukungan agar proses hukum dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita juga perlu mengawasi dan memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada fakta dan bukti yang valid, tanpa ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap bahwa keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini adalah langkah yang tepat dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, kami juga berharap agar proses penegakan hukum di Indonesia semakin transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dapat terjaga dengan baik.