Dasar hukum pelibatan personel Polisi Militer dalam menjaga personel dan fasilitas Kejagung merujuk MoU antar keduanya. Berita yang berjudul 'Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya' menunjukkan adanya keterlibatan Polisi Militer dalam pengamanan Kejaksaan Agung. Hal ini diyakini sebagai imbas dari Densus 88 yang memiliki tugas untuk menangani terorisme di Indonesia. Penugasan Polisi Militer untuk menjaga Kejagung dapat dipahami sebagai upaya untuk mengamankan instansi pemerintah yang dianggap penting, khususnya dalam konteks keamanan negara. Dasar hukum dari keterlibatan Polisi Militer dalam menjaga Kejaksaan Agung dapat dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat, termasuk dalam hal pengamanan instansi pemerintah yang vital seperti Kejaksaan Agung. Meskipun demikian, peran Polisi Militer dalam pengamanan Kejaksaan Agung juga dapat menimbulkan pertanyaan terkait kewenangan masing-masing instansi. Polisi Militer berada di bawah kendali TNI, sementara Kejaksaan Agung merupakan bagian dari lembaga penegak hukum yang independen. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara kedua instansi tersebut guna memastikan bahwa tugas dan kewenangan masing-masing tetap terjaga. Selain itu, keterlibatan Polisi Militer dalam pengamanan Kejaksaan Agung juga menunjukkan besarnya tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman terorisme. Dengan adanya Densus 88 yang terlibat dalam penanganan terorisme, bergabungnya Polisi Militer dalam pengamanan Kejaksaan Agung merupakan langkah yang dianggap perlu untuk memperkuat sistem keamanan nasional. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, Polisi Militer perlu tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan menjaga kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koordinasi yang baik antara Polisi Militer dan Kejaksaan Agung juga diperlukan untuk memastikan bahwa tugas pengamanan dilakukan dengan efektif dan efisien tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, keterlibatan Polisi Militer dalam pengamanan Kejaksaan Agung merupakan langkah yang diambil sebagai respons terhadap ancaman terorisme dan untuk memastikan keamanan instansi pemerintah yang vital. Pentingnya koordinasi dan kerja sama antara berbagai instansi penegak hukum dalam menjaga keamanan negara menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keamanan yang kompleks seperti terorisme.