'Kan dengan Pak Jaksa Agung kan sudah sama-sama enggak ada masalah,' kata Kapolri Listyo Sigit soal dugaan Jampidsus dikuntit anggota Densus 88 Tanggapan saya terhadap berita yang berjudul 'Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa' adalah bahwa hal ini memunculkan kontroversi dan perdebatan di masyarakat. Densus 88 adalah salah satu satuan khusus dalam Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas dalam penanggulangan terorisme. Namun, adanya dugaan bahwa Densus 88 melakukan penyadapan terhadap Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Pidsus) ini cukup meresahkan karena terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan individu. Kapolri menyatakan bahwa tidak ada masalah apa-apa terkait dengan dugaan penyadapan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap Jampidsus. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan kejaksaan, serta mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dari pihak berwenang untuk menjelaskan detail mengenai tindakan penyadapan yang dilakukan. Penting untuk diingat bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan menghormati hak asasi manusia. Jika terbukti melakukan penyadapan tanpa alasan yang jelas dan mengikuti prosedur yang benar, maka hal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum dan harus ditindaklanjuti secara hukum. Masyarakat berhak untuk menuntut perlindungan hukum dan kebebasan dari negara, sehingga pihak berwenang harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap kegiatan Densus 88 agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Sebagai warga negara, kita harus memperhatikan dan mengikuti perkembangan berita ini dengan bijak. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan, kita harus bersama-sama menyuarakan keadilan dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang bersangkutan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga integritas dan legitimasi institusi penegak hukum demi kepentingan bersama.