Jumlah itu diperkirakan bertambah karena banyak warga yang ber-KTP DKI Jakarta tapi secara faktual sudah tidak tinggal di Jakarta Saya merasa bahwa tindakan yang diambil oleh Disdukcapil DKI Jakarta untuk nonaktifkan 213.831 NIK merupakan langkah yang sangat tepat dan perlu diapresiasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi potensi kerugian daerah yang dapat terjadi jika NIK tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan nonaktifkan NIK yang tidak valid, diharapkan dapat mencegah berbagai bentuk tindak kejahatan seperti penipuan, pencurian identitas, dan tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan keamanan data penduduk dan mengurangi potensi penyalahgunaan identitas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan nonaktifkan NIK yang tidak valid, diharapkan dapat menekan angka kejahatan yang berkaitan dengan penyusupan identitas penduduk. Dengan begitu, pemerintah dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa langkah nonaktifkan NIK ini juga harus diiringi dengan upaya untuk memperbaiki sistem kependudukan yang lebih baik dan efisien. Peningkatan sistem, pengawasan, dan perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna mencegah potensi kerugian daerah di masa depan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam memastikan keamanan data penduduk dan mencegah penyalahgunaan identitas. Diharapkan dengan langkah ini, Disdukcapil DKI Jakarta dapat mengurangi potensi kerugian daerah yang disebabkan oleh penyalahgunaan NIK. Selain itu, penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam praktik penipuan dan penyalahgunaan identitas juga perlu diperketat untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi juga perlu ditingkatkan guna mencegah potensi kerugian daerah yang disebabkan oleh penyalahgunaan NIK.