Ia menyebutkan, sangat berisiko untuk jajaran komandan Densus 88 melakukan tindakan tersebut. Saya melihat berita tersebut sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa kepercayaan dan kerjasama antara institusi hukum di Indonesia terganggu. Ketika satu instansi melakukan pengawasan terhadap instansi lainnya, hal ini seharusnya dilakukan dengan transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Namun, jika benar ada upaya jampidsus yang dikuntit oleh Densus 88 tanpa izin atau persetujuan dari institusi terkait, hal ini dapat menimbulkan konflik internal di antara institusi hukum yang seharusnya bekerja sama untuk menegakkan hukum di Indonesia. Saya juga merasa perlu ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak yang terkait, baik dari anggota Komisi III DPR maupun dari Densus 88, mengenai kebenaran informasi tersebut. Jika memang terbukti bahwa ada penguntitan terhadap jampidsus oleh Densus 88 tanpa izin yang sah, maka hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan serius untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan melembagakan aturan hukum yang transparan dan berkeadilan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara institusi hukum juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik yang dapat merugikan upaya penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya kerja sama yang baik antara lembaga hukum, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang kondusif dan terjamin perlindungannya bagi seluruh warga negara. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam proses pengawasan antara institusi, maka perlu ada mekanisme yang jelas untuk penyelesaian masalah tersebut agar tidak merugikan upaya penegakan hukum. Karena itu, sebagai masyarakat, kita perlu terus memantau perkembangan selanjutnya terkait kasus ini dan menuntut agar pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kepercayaan publik terhadap lembaga hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, kita semua harus aktif berperan dalam memastikan bahwa setiap institusi hukum beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.