'Saya meminta maaf atas kekhilafan tersebut, saya mengakui bersalah dan khilaf atas perbuatan tersebut,” ucap Achsanul Qosasi. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa tindakan Achsanul Qosasi yang meminta maaf karena menerima uang sejumlah Rp 40 juta dari proyek BTS adalah suatu langkah yang patut diapresiasi. Sebagai seorang public figure, ia seharusnya memiliki sikap yang transparan dan mengutamakan integritas dalam menjalankan tugasnya. Menerima uang dari proyek BTS tanpa seijin yang berwenang merupakan bentuk pelanggaran etika yang tidak bisa diterima. Meskipun Achsanul Qosasi telah meminta maaf atas tindakannya, namun hal ini tidak bisa dianggap remeh. Sebagai seorang pemimpin, ia seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Tindakan korupsi atau penerimaan suap dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi dalam masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu, penting bagi Achsanul Qosasi dan para pejabat lainnya untuk selalu menjaga integritas dan melakukan segala tindakan dengan penuh kejujuran. Selain itu, kasus ini juga seharusnya menjadi pelajaran bagi para pemimpin lainnya untuk tidak terlibat dalam praktek korupsi atau suap. Sebagai representasi dari pemerintahan, tindakan mereka akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, integritas dan kejujuran harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Meskipun telah meminta maaf, Achsanul Qosasi juga seharusnya mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kesalahannya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembalikan uang yang diterima atau dengan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya. Selain itu, ia juga seharusnya memperbaiki sistem kontrol dan transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Sebagai warga negara, kita juga seharusnya turut serta mendukung upaya pemberantasan korupsi dan suap di negara ini. Kita harus mengawasi tindakan para pemimpin kita dan menuntut pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran etika. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari praktek korupsi dan suap, dan memastikan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya.