Keanggotaan ini bersifat wajib jika memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum serta berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah Berita tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi, wajib menjadi anggota Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dapat memberikan perlindungan finansial dan sosial bagi pekerja, terutama di masa pensiun. Dengan memiliki simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pekerja dapat lebih siap secara finansial ketika memasuki fase pensiun. Selain itu, keberadaan Tapera juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan menyediakan akses lebih mudah untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga dapat menimbulkan beban tambahan bagi pekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya hanya sebatas upah minimum. Wajib menjadi anggota Tapera dapat mempersempit fleksibilitas dalam mengatur keuangan dan mengurangi pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan lain. Hal ini bisa menjadi kendala, terutama bagi pekerja dengan keterbatasan finansial yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai manfaat aktual dari program Tapera bagi para peserta. Apakah setiap pekerja akan mendapatkan manfaat yang sebanding dengan simpanan yang sudah mereka bayarkan setiap bulannya? Bagaimana juga dengan keberlangsungan program Tapera di masa depan? Apakah dana yang terkumpul akan dikelola secara transparan dan efisien untuk kepentingan semua peserta? Sebagai tambahan, perlu juga dipertimbangkan apakah kebijakan ini akan memberikan dampak positif dalam menangani masalah perekonomian dan kebutuhan perumahan di Indonesia secara keseluruhan. Apakah kebijakan ini akan membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, atau justru menjadi beban tambahan bagi pekerja dengan penghasilan minimum? Sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan, perlu dilakukan kajian mendalam serta dialog terbuka antara pemerintah, pekerja, dan stakeholders terkait untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.