Kenaikan pangkat Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menjadi jenderal bintang empat dinilai sarat konflik kepentingan. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa gugatan terhadap kenaikan pangkat Prabowo oleh LBH Jakarta merupakan hal yang wajar dalam sebuah sistem demokrasi. Sebagai badan hukum yang independen, LBH Jakarta berhak melakukan penelitian dan menilai apakah kenaikan pangkat Prabowo memiliki potensi konflik kepentingan atau tidak. Selain itu, sebagai menteri pertahanan yang juga mantan Panglima TNI, Prabowo harus tetap menjaga kredibilitasnya dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan negara. Sebagai pejabat negara, ia harus mampu menjadi contoh yang baik dan tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan kepentingan publik. Mengingat kenaikan pangkat merupakan hal yang penting dalam karir seorang prajurit, maka penilaian terhadap proses kenaikan pangkat harus dilakukan dengan cermat dan transparan. Jika terdapat indikasi konflik kepentingan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghindari hal tersebut agar tidak merugikan sistem keadilan dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, LBH Jakarta sebagai lembaga advokasi hukum berperan penting dalam mengawasi dan menegakkan keadilan dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum di Indonesia sedang berjalan dengan baik dan ada mekanisme pengawasan yang efektif terhadap tindakan yang merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus mendukung upaya-upaya untuk menjaga integritas sistem hukum dan pemerintahan demi kepentingan bersama.