'Semula kita perkirakan sekitar Rp 271, ini adalah mencapai sekitar Rp 300 triliun,' kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin Berita mengenai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi timah yang mencapai Rp 300 triliun tentu sangat mengkhawatirkan. Jumlah kerugian sebesar itu menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi di dalam pemerintahan, serta dampaknya yang merugikan bagi keuangan negara dan masyarakat Indonesia. Kerugian yang sebesar itu dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur, program sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kerugian sebesar Rp 300 triliun juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih sangat lemah. Perlu adanya perbaikan sistem dan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang lebih ketat agar kasus korupsi semacam ini dapat diminimalkan dan tidak terjadi lagi di masa depan. Begitu juga dengan tindakan preventif yang lebih efektif dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Kasus korupsi timah ini juga merupakan cerminan dari keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi dengan menyelidiki kasus ini sampai tuntas dan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku korupsi. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Selain itu, kasus korupsi timah yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 300 triliun juga menunjukkan perlunya peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di masa mendatang. Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi dalam memberantas korupsi, dengan tidak memberikan ruang bagi praktik korupsi dan melaporkan praktik korupsi yang mereka temui. Dengan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 300 triliun akibat kasus korupsi timah, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang terukur dan efektif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam harus ditingkatkan sebagai langkah preventif agar kasus korupsi semacam ini tidak lagi terjadi. Semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, harus bekerja sama untuk memberantas korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.