Kejagung menilai pelaporan Jampidsus ke KPK tindakan keliru. Kejagung pun angkat bicara soal proses lelang PT GBU. Berita mengenai lelang saham PT GBU dan laporan Jampidsus Kejaksaan Agung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu saja memancing rasa penasaran dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Terlebih, saat ini isu korupsi sudah menjadi perhatian utama di Indonesia dan kasus-kasus korupsi semakin sering terungkap. Pertama, perlu dipahami alasan mengapa Jampidsus Kejaksaan Agung melaporkan kejanggalan dalam lelang saham PT GBU kepada KPK. Kemungkinan besar, terdapat indikasi adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang terjadi selama proses lelang tersebut. Dengan melibatkan KPK, diharapkan kasus ini dapat ditangani secara transparan dan terbuka tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, transparansi dalam proses lelang saham perusahaan harus ditingkatkan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari publik. Hal ini penting guna memastikan bahwa proses lelang dijalankan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika terdapat kejanggalan atau indikasi praktik korupsi, langkah-langkah penegakan hukum harus segera diambil untuk menindak pelaku dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Selain itu, peran KPK sebagai lembaga independen dalam memberantas korupsi juga harus didukung penuh oleh semua pihak. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan lembaga pemerintah atau badan usaha milik negara harus ditindaklanjuti dengan serius dan tanpa pandang bulu. Jika benar terbukti adanya praktik korupsi dalam lelang saham PT GBU, maka pelaku harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Dalam konteks ini, peran media massa juga sangat penting untuk memberitakan secara transparan dan objektif mengenai perkembangan kasus ini kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat turut mengawasi dan mengawal proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Sebagai warga negara, kita memiliki peran untuk ikut serta dalam memberantas korupsi demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Kesimpulannya, masalah lelang saham PT GBU yang melibatkan Jampidsus Kejaksaan Agung dan dilaporkan ke KPK menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kasus ini akan diselesaikan dengan adil dan benar demi kepentingan bersama.