Benny menilai, Jaksa Agung ST Burhanuddin perlu menjelaskan secara rinci duduk persoalan yang terjadi, bukan menambah personel pengamanan. Pada dasarnya, pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga kejaksaan seperti Jampidsus adalah hal yang wajar dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Namun, jika benar adanya adanya praktik penguntitan terhadap Jampidsus, ini merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dalam sebuah negara demokrasi. Langkah yang dilakukan oleh Anggota DPR untuk meminta Panglima TNI untuk menarik personel TNI yang terlibat dalam penguntitan tersebut adalah langkah yang tepat. TNI sebaiknya tidak terlibat dalam urusan internal kejaksaan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak independensi lembaga kejaksaan. Sangat penting bagi pihak yang berwenang, seperti Kepala Staf TNI dan Kepala Kejaksaan Agung, untuk segera melakukan investigasi mendalam terkait kasus penguntitan ini untuk menemukan siapa dalang di baliknya dan memastikan hal ini tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, perlu juga dilakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku penguntitan demi menjaga integritas institusi kejaksaan. Tindakan penguntitan terhadap Jampidsus juga dapat membuat keamanan dan stabilitas negara terganggu. Sebagai institusi penegak hukum yang memiliki tugas memberantas korupsi, penegakan hukum yang independen dan bebas dari tekanan pihak manapun sangatlah penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan tetap terjaga. Masyarakat juga perlu terus memperhatikan perkembangan kasus ini dan menuntut transparansi dari pihak berwenang agar informasi yang akurat dapat disampaikan kepada publik. Kejelasan mengenai motif dan pelaku dari kasus ini juga harus segera diungkap demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan dan TNI. Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi internal terhadap sistem pengawasan internal agar kasus serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Kepentingan negara harus selalu diutamakan sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan pihak tertentu yang dapat merusak integritas lembaga penegak hukum.