Uji Materi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini dilakukan terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur. Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut aturan batas usia calon kepala daerah adalah langkah yang cukup kontroversial. Sebelumnya, KPU menerapkan aturan bahwa calon kepala daerah minimal berusia 30 tahun dan maksimal 35 tahun. Namun, MA menilai bahwa aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang tidak memuat batasan usia untuk calon kepala daerah. Keputusan tersebut tentu akan berdampak pada proses pemilihan kepala daerah ke depannya. Dengan dicabutnya aturan batas usia, maka potensi adanya calon kepala daerah yang lebih muda dari seharusnya bisa saja terjadi. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih untuk menilai kualitas dan kapabilitas calon yang bersangkutan. Namun, di sisi lain, keputusan MA ini juga memberikan peluang bagi generasi muda untuk terlibat secara langsung dalam pemerintahan daerah. Dengan adanya pembatasan usia yang dicabut, diharapkan akan muncul kader-kader muda yang potensial dan memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Perlu menjadi perhatian bahwa pengalaman dan kedewasaan juga merupakan hal yang penting dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, meskipun aturan batas usia dicabut, tetaplah penting untuk memilih calon kepala daerah yang tidak hanya muda secara usia namun juga mumpuni dalam kepemimpinan dan pengalaman. Dalam hal ini, KPU perlu membentuk mekanisme yang ketat untuk memastikan bahwa calon kepala daerah yang mendaftar memenuhi syarat-syarat lainnya seperti integritas, kompetensi, dan kesesuaian dengan visi misi yang diusung. Dengan demikian, diharapkan bahwa keputusan MA ini tidak hanya akan memberikan peluang bagi generasi muda namun juga akan menghasilkan kepala daerah yang benar-benar berkualitas dan mampu memimpin dengan baik.