Prosedur sidang peninjauan kembali (judicial review) seharusnya terbuka supaya sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan berintegritas. Saya merasa bahwa putusan kilat Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat usia calon kepala daerah tidak transparan dan dapat menimbulkan keraguan terhadap ketegasan hukum di Indonesia. Seharusnya setiap perubahan aturan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus melalui proses yang transparan, terbuka, dan melibatkan semua pihak terkait, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Keputusan yang diambil secara tiba-tiba dan tanpa keterlibatan pihak-pihak terkait seperti DPR, KPU, dan pihak terkait lainnya, justru dapat menimbulkan pertanyaan mengenai independensi lembaga MA dalam mengambil keputusan yang bersifat politis. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan harus diutamakan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di Indonesia. Selain itu, perubahan syarat usia calon kepala daerah yang dilakukan secara mendadak juga dapat menimbulkan keraguan terhadap keseriusan pemerintah dalam menjamin kualitas dan kredibilitas dari calon kepala daerah yang akan dipilih oleh masyarakat. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan karena merasa tidak yakin dengan integritas dan kualitas dari calon kepala daerah yang diusung. Lebih lanjut, keputusan yang bersifat mendadak dan tidak transparan juga dapat membuka peluang bagi praktek politik yang tidak sehat, seperti adanya manipulasi dan intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan Pilkada, agar proses demokrasi di Indonesia dapat terjaga dengan baik. Terlepas dari kontroversi yang muncul, dapat diambil hikmah dari peristiwa ini yaitu perlunya sinergi antara lembaga-lembaga terkait dalam menjaga konsistensi dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Jangan sampai upaya untuk meningkatkan kualitas pemilihan kepala daerah malah menimbulkan keraguan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Semoga ke depannya, setiap keputusan yang diambil lebih transparan, adil, dan bersifat menguntungkan bagi semua pihak terkait.