Pemkot Medan menyegel Mall Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 miliar. Manajemen berjanji akan membayar tunggakan dalam wkatu dekat. Saya merasa prihatin dengan berita tersebut, karena menunjukkan adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan manajemen pajak. Lutasi pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara, sehingga sebaiknya harus ditindaklanjuti dengan tegas. Menutup sementara Centre Point Medan sebagai bentuk sanksi merupakan langkah yang tepat untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Tindakan manajemen yang melakukan lutasi pajak dapat merugikan banyak pihak. Negara kehilangan pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat merugikan para pelaku usaha yang taat pajak, karena persaingan usaha menjadi tidak sehat akibat adanya praktik pajak ilegal. Langkah segel terhadap Centre Point Medan seharusnya diikuti dengan proses hukum yang adil dan tegas kepada pihak yang terlibat. Tindakan penegakan hukum yang transparan dan bersih merupakan hal yang penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam berbisnis. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di tempat lain. Sebagai masyarakat, kita juga perlu lebih aware terhadap pentingnya membayar pajak yang seharusnya. Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk turut membangun negara dan memajukan perekonomian. Dengan membayar pajak secara benar dan tepat, kita turut berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan negara. Diharapkan kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat, untuk selalu menjunjung tinggi nilai kepatuhan terhadap aturan pajak. Kepatuhan terhadap pajak bukan hanya demi kepentingan negara, tetapi juga demi keberlangsungan usaha dan perekonomian secara keseluruhan. Semoga kasus ini dapat menjadi pemicu bagi perbaikan sistem perpajakan kita, sehingga negara bisa mendapatkan pendapatan yang seharusnya dan pengusaha bisa beroperasi secara adil dan transparan.