Presiden Joko Widodo ogah mengomentari putusan MA yang membuka jalan bagi anak bungsunya untuk menjadi kepala daerah tingkat provinsi itu Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah aturan batas usia kepala daerah yang menjadi syarat untuk menjadi calon gubernur (cagub) adalah sebuah langkah yang kontroversial. Sebagai lembaga pengawas keadilan, seharusnya MA mempertimbangkan dengan cermat dampak dari keputusan tersebut terhadap proses demokrasi dan integritas kepemimpinan di tingkat daerah. Perubahan aturan ini kemudian dianggap bisa membuka jalan bagi anak Presiden Joko Widodo, yakni Kaesang Pangarep, untuk maju dalam kontestasi politik sebagai cagub. Hal ini tentu menimbulkan pro kontra di masyarakat, terutama terkait dengan potensi konflik kepentingan dan politisasi jabatan publik. Selain itu, keputusan MA ini juga menciptakan dilema moral terutama dalam hal etika politik di Indonesia. Sebagai sebuah negara demokratis, seharusnya pemimpin yang dipilih adalah mereka yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen untuk melayani rakyat, bukan hanya karena memiliki kedekatan secara personal dengan tokoh nasional. Kontroversi ini juga dapat membuka ruang pertanyaan tentang independensi lembaga peradilan dan kemungkinan adanya intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan di MA. Hal ini tentu saja dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta memberikan citra negatif terhadap sistem politik di Indonesia. Sebagai warga negara yang peduli terhadap proses demokrasi dan keadilan, kita perlu memperhatikan dengan seksama dan kritis terhadap setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga negara. Keputusan MA mengenai aturan batas usia kepala daerah ini menjadi salah satu contoh bagaimana dinamika politik dan hukum dapat berpengaruh terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.