Dalam beleid ini terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada ormas dan keagamaan untuk mengelola pertambagan. Menurut saya, keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk menandatangani aturan yang memberikan izin kepada organisasi masyarakat (ormas) untuk mengelola pertambangan adalah langkah yang kontroversial. Meskipun tujuan dari kebijakan ini mungkin baik, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada ormas yang berkompeten untuk turut serta dalam pengelolaan pertambangan, namun potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang harus diwaspadai. Dengan adanya kebijakan ini, perlu adanya pengawasan yang ketat agar ormas yang mendapat izin untuk mengelola pertambangan benar-benar melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan sampai izin yang diberikan justru dieksploitasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar. Selain itu, dalam mengelola pertambangan, ormas juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai terkait dengan aspek teknis, lingkungan, dan sosial. Jika tidak, bukannya memberikan manfaat, keberadaan ormas dalam pengelolaan pertambangan justru bisa menimbulkan masalah baru seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakmerataan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah harus memastikan bahwa ormas yang diberikan izin untuk mengelola pertambangan benar-benar memiliki integritas, kompetensi, dan kredibilitas yang diperlukan. Lebih dari itu, pemerintah juga harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja ormas tersebut dalam mengelola pertambangan untuk memastikan bahwa kegiatan mereka berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hal penting yang harus dijunjung tinggi. Informasi terkait dengan izin yang diberikan kepada ormas untuk mengelola pertambangan harus dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat bisa turut mengawasi dan memberikan masukan terkait dengan kegiatan ormas tersebut. Sebagai penutup, kebijakan ini memang menawarkan peluang baru bagi ormas untuk turut serta dalam pengelolaan pertambangan. Namun, pengawasan, keterbukaan, dan evaluasi yang ketat juga mutlak diperlukan agar tujuan dari kebijakan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai dengan baik.