Pengacara berinisial HI itu disebut menggunakan pelat DPR palsu di beberapa kendaraan roda empat miliknya. Menyikapi berita mengenai pengacara yang menjadi tersangka dalam kasus pelat DPR palsu, tentu hal ini sungguh memprihatinkan. Sebagai seorang pengacara seharusnya ia menjunjung tinggi moralitas, etika, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Namun, jika ia terlibat dalam praktik kecurangan seperti membuat pelat DPR palsu, hal ini mencoreng citra profesi pengacara dan juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Selain itu, patut disayangkan bahwa pengacara tersebut ternyata juga merupakan seorang calon legislatif dari partai besar. Keterlibatan anggota partai besar dalam kasus kecurangan seperti ini juga dapat merusak reputasi partai tersebut dan menimbulkan pertanyaan terhadap etika dan integritas anggotanya. Hal ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi partai politik untuk lebih cermat dalam merekrut calon anggota yang memiliki integritas dan moralitas yang baik. Perlu adanya tindakan tegas dan investigasi lebih lanjut terkait kasus ini agar keadilan dapat ditegakkan dan pelaku kecurangan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, juga perlu dilakukan penguatan terhadap sistem pengawasan dan disiplin internal di dalam profesi pengacara serta partai politik guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang. Kesadaran akan pentingnya kejujuran, keadilan, dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus ditanamkan secara lebih mendalam kepada seluruh anggota masyarakat agar tercipta sistem yang lebih bersih dan transparan.