Seorang PNS di Sumatera Utara baru ketahuan menggunakan ijazah palsu setelah 7 tahun bekerja. Berita mengenai PNS di Sumatera Utara yang menggunakan ijazah palsu saat seleksi merupakan hal yang sangat disayangkan. Hal ini menunjukkan adanya praktek kecurangan di dalam proses seleksi dan rekrutmen pegawai negeri sipil yang seharusnya dilakukan dengan jujur dan transparan. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan institusi pemerintah, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik dari PNS yang memiliki kualifikasi dan integritas yang baik. Kejadian ini juga membuktikan bahwa sistem pengawasan terhadap keabsahan dokumen pendidikan dari calon pegawai negeri sipil masih perlu diperkuat. Diperlukan mekanisme yang lebih ketat dalam memeriksa keaslian dokumen yang diajukan oleh para pelamar agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Selain itu, perlu dilakukan audit secara berkala terhadap data pegawai negeri sipil guna memastikan bahwa seluruh PNS telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Langkah yang diambil oleh pihak terkait untuk mencopot PNS yang menggunakan ijazah palsu merupakan langkah yang tepat. Keberadaan PNS yang memalsukan ijazah akan menurunkan kredibilitas institusi pemerintah dan mengganggu kinerja organisasi. Tindakan tegas perlu diambil sebagai efek jera kepada oknum-oknum yang berupaya melakukan kecurangan dalam proses rekrutmen pegawai. Pemerintah dan seluruh instansi terkait diharapkan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus semacam ini. Selain itu, perlunya peningkatan kesadaran dan integritas calon pegawai negeri sipil dalam mengikuti proses seleksi dengan jujur dan tidak melakukan tindakan curang seperti memalsukan ijazah. Kepatuhan terhadap aturan dan integritas yang kuat adalah hal yang penting dalam menjadi seorang PNS yang baik dan dapat dipercaya. Dengan adanya kasus ini, diharapkan juga adanya perbaikan sistem seleksi dan rekrutmen pegawai negeri sipil di Indonesia agar semakin transparan dan berintegritas. Sekaligus sebagai pelajaran bagi semua pihak bahwa tindakan curang tidak akan pernah membawa kebaikan pada jangka panjang. Kepatuhan terhadap aturan dan kejujuran dalam proses seleksi adalah kunci menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel.