Belum pulih luka publik atas perusakan prinsip negara hukum oleh MK, pola yang sama kini diikuti MA. Bergerak senyap dan rahasia. Menurut saya, berita mengenai Mahkamah Agung (MA) yang telah "berfatwa" merupakan sebuah hal yang menarik dan perlu untuk dipertimbangkan secara serius oleh para pihak terkait. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh MA memiliki dampak yang sangat besar terutama terkait dengan kebijakan hukum di negara ini. Fatwa yang dikeluarkan oleh MA seharusnya menjadi panduan yang dihormati dalam menentukan keputusan hukum, namun juga perlu diingat bahwa fatwa tidak boleh bersifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk memanfaatkan fatwa tersebut secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks pemanfaatan fatwa MA, penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan. Selain itu, perlu adanya koordinasi antara lembaga terkait untuk memastikan implementasi dari fatwa MA tersebut dapat dilakukan dengan baik dan tepat. Adanya fatwa dari MA juga dapat menjadi pijakan bagi pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat umum, dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, penting untuk memahami dan menerapkan fatwa tersebut dengan bijaksana guna menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Namun, dalam pemanfaatan fatwa MA juga perlu diwaspadai adanya potensi penyalahgunaan atau interpretasi yang salah yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi para pihak terkait untuk selalu mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan melakukan konsultasi dengan ahli hukum atau lembaga yang kompeten. Diharapkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MA dapat menjadi panduan yang baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Selain itu, pihak terkait juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi dari fatwa tersebut guna memastikan bahwa tujuan dari fatwa tersebut dapat tercapai dengan baik.