Putusan MK dan MA terkait syarat batas usia calon presiden-wapres dan calon kepala daerah dianggap wujud pragmatisme politik buat menjaga kekuasaan. Saya merasa prihatin dengan adanya tren tentang perubahan aturan hukum demi menjaga kekuasaan yang diprediksi akan terulang. Perubahan aturan hukum seharusnya dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat dan negara, bukan untuk kepentingan individual atau kelompok tertentu yang ingin mempertahankan kekuasaan. Ketika aturan hukum dimanipulasi untuk kepentingan politik semata, hal tersebut dapat merusak sistem demokrasi dan mengancam keseimbangan kekuasaan di negara tersebut. Perubahan aturan hukum yang ditujukan untuk menjaga kekuasaan seringkali hanya menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa, tanpa memperhatikan keadilan dan kebutuhan masyarakat secara umum. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, pembatasan kebebasan berpendapat, dan terpinggirkannya hak-hak warga negara. Sebagai negara demokratis, penting bagi kita untuk selalu mengawasi perubahan aturan hukum yang dilakukan pemerintah, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus bersikap kritis terhadap setiap perubahan aturan hukum yang diusulkan atau dilakukan oleh pemerintah, terutama jika perubahan tersebut dapat membahayakan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Masyarakat juga perlu terus melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah, agar tidak terjadi pelepasan kendali kekuasaan yang dapat berdampak buruk bagi negara dan rakyatnya. Jika ada tanda-tanda bahwa perubahan aturan hukum bertujuan untuk memperkuat kekuasaan tanpa memperhatikan keadilan, maka kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengkritik dan menolaknya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan menjaga independensi lembaga-lembaga yudikatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus memastikan bahwa setiap perubahan aturan hukum dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berdasarkan konsensus yang mengutamakan kepentingan bersama. Dengan demikian, kita dapat mencegah terulangnya tren perubahan aturan hukum demi menjaga kekuasaan yang merugikan masyarakat dan merusak sistem demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan hukum dan kesadaran hukum masyarakat juga sangat penting. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum dan demokrasi, masyarakat akan lebih mudah untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Masyarakat yang teredukasi hukum akan lebih aktif dalam mengawasi pemerintah dan memperjuangkan keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi dalam kehidupan politik agar dapat mencegah terulangnya tren perubahan aturan hukum demi menjaga kekuasaan yang merugikan masyarakat.