'Saat ini kami telah memproses ketiga kasus pelanggaran ASN tersebut dengan melaporkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN),' lanjutnya. Berita yang berjudul 'Pilkada 2024, Bawaslu, dan Temuan Pelanggaran Netralitas ASN di Palopo' sangatlah penting karena menyoroti peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks Pilkada 2024. Netralitas ASN sangat krusial dalam menjaga proses demokrasi yang adil dan bersih, sehingga temuan pelanggaran netralitas ASN di Palopo harus segera ditangani dengan serius. Dalam konteks Pilkada 2024, partisipasi ASN sangat penting dalam mendukung proses demokrasi yang berkualitas. Namun, jika ASN terlibat dalam pelanggaran netralitas, hal tersebut dapat membahayakan integritas Pemilu dan merugikan peserta Pemilu lainnya. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh Bawaslu terhadap temuan pelanggaran netralitas ASN di Palopo adalah langkah yang tepat untuk menjaga keadilan dalam Pilkada 2024. Peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap tahapan Pemilu. Dengan adanya temuan pelanggaran netralitas ASN di Palopo, Bawaslu perlu melakukan investigasi lebih lanjut dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran agar menjadi pembelajaran bagi ASN lainnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Selain itu, mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses Pemilu juga merupakan langkah yang baik untuk memastikan Pemilu berjalan dengan transparan dan adil. Dukungan dari masyarakat dalam mengawasi netralitas ASN dan memberikan laporan kepada Bawaslu akan membantu dalam menekan praktik pelanggaran netralitas dalam Pemilu. Diharapkan, pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Bawaslu, dan lembaga terkait lainnya dapat bekerja sama dalam menjaga netralitas ASN dan mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024. Langkah-langkah preventif dan represif perlu diterapkan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran selama proses Pemilu berlangsung. Sehingga, Pilkada 2024 dapat berjalan dengan fair, adil, dan bersih tanpa adanya campur tangan ASN dalam kegiatan politik praktis.