Berdasarkan survei Litbang Kompas, ada 47,7 persen pendukung Prabowo-Gibran sepakat bahwa penambahan kementerian untuk bagi-bagi kekuasaan. Saya melihat bahwa penilaian pendukung Prabowo-Gibran terhadap penambahan kementerian untuk tujuan bagi-bagi kekuasaan merupakan sebuah isu yang penting untuk diperhatikan. Tanggapan tersebut mungkin mencerminkan keprihatinan atas potensi penyalahgunaan kekuasaan serta praktik nepotisme dalam pemerintahan. Jika hampir separuh pendukung Prabowo-Gibran merasa skeptis terhadap alasan penambahan kementerian ini, maka hal tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Kemungkinan adanya pemikiran bahwa penambahan kementerian ini hanya sebagai upaya untuk membagi-bagi kekuasaan, tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kinerja pemerintah, dapat merusak citra pemerintah di mata publik. Pemerintah seharusnya memberikan penjelasan yang transparan dan meyakinkan mengenai alasan penambahan kementerian ini, sehingga dapat menenangkan keraguan dan kekhawatiran yang muncul di benak pendukung Prabowo-Gibran maupun publik secara umum. Penambahan kementerian seharusnya didasari oleh pertimbangan rasional dan kebutuhan nyata pemerintah dalam menjalankan tugasnya, bukan semata-mata untuk kepentingan politik semata. Dalam pandangan saya, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan dan merespons kekhawatiran masyarakat terkait keputusan-keputusan yang diambil, agar terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat. Jika kekhawatiran ini dibiarkan begitu saja, maka dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, survei ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam membuat keputusan ke depannya. Memperhatikan pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil akan membantu pemerintah untuk menghindari kesalahpahaman dan meredakan potensi konflik yang bisa saja timbul akibat ketidakpuasan publik. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan para pemimpin politik untuk merespons dengan bijaksana atas tanggapan dan kekhawatiran yang muncul dari survei ini. Transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat seharusnya menjadi prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan.