Kemenag Sulsel masih menunggu informasi resmi dari Kemenag RI mengenai data para jemaah tersebut, termasuk agen travel haji yang digunakan. Tentu saja, berita mengenai 37 warga Makassar yang menggunakan visa haji palsu merupakan hal yang sangat merugikan. Selain merugikan diri sendiri, tindakan tersebut juga merugikan orang lain yang sebenarnya membutuhkan kuota haji untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari para pelaku yang seharusnya melaksanakan ibadah haji dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemenag Sulsel tentu harus segera mengambil langkah-langkah tegas terkait dengan kasus ini. Dengan belum menerima data mengenai pelaku yang menggunakan visa haji palsu, Kemenag Sulsel harus segera melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Kemenag juga perlu meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penerbitan visa haji agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan menggunakan visa haji palsu juga dapat merugikan reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Karena itu, pihak berwenang harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya melaksanakan ibadah haji dengan benar dan mematuhi aturan yang berlaku juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Kita sebagai masyarakat juga harus turut serta dalam mengawasi dan melaporkan jika mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan visa haji. Semua pihak harus bersatu untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik yang dapat merugikan umat Islam dan negara. Karena semua orang berhak untuk menunaikan ibadah haji secara adil dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.