'Kami akan mengambil tindakan, kami akan berikan sanksi sesuai dengan aturan. Itu (sanksi) bisa pencabutan izin operasional (travel),' tegasnya. Saya sangat prihatin dan kecewa dengan tindakan oknum yang memanfaatkan impi dan keinginan warga Makassar untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara yang tidak jujur, yakni dengan menggunakan visa haji palsu. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak yang terlibat langsung, namun juga merugikan banyak pihak lainnya seperti calon jamaah haji yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan ibadah haji. Tindakan seperti ini juga dapat merugikan reputasi dan martabat umat Islam serta negara Indonesia secara keseluruhan. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk jujur dalam segala hal termasuk dalam melaksanakan ibadah haji. Penggunaan visa palsu tidaklah menjadi solusi yang tepat dan hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, langkah yang diambil untuk melaporkan oknum yang melakukan tindakan tersebut ke pihak berwajib adalah langkah yang tepat. Kita harus memberikan sanksi yang tegas kepada oknum tersebut agar menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa tindakan seperti ini tidak akan dibenarkan dan harus ditindak tegas. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus penipuan terkait dengan ibadah haji. Hal ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji dapat tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Diharapkan dengan adanya penegakan hukum terhadap kasus ini, akan memberikan efek jera kepada oknum-oknum lainnya yang berencana untuk melakukan tindakan serupa. Setiap orang harus sadar akan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, dan menjaga integritas serta kejujuran dalam melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban yang harus dijunjung tinggi.