Para pimpinan MPR RI menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk silaturahmi kebangsaan, Senin (4/6/2024). Berita yang berjudul 'Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional' menunjukkan adanya kekhawatiran dan kritik yang cukup serius terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam sistem politik Indonesia. Kritik terhadap pola transaksional dalam demokrasi Indonesia adalah kritik yang seharusnya dipertimbangkan dengan serius. Transaksi politik yang terjadi di Indonesia seringkali membuat kepentingan pribadi dan golongan tertentu lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat luas. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap keadilan, keberlanjutan pembangunan, dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa tantangan besar masih dihadapi dalam membangun demokrasi yang sehat dan berdaya di Indonesia. Dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memperbaiki sistem politik yang sudah terlanjur terjerat dalam pola transaksional. Kritik terhadap pola transaksional dalam demokrasi Indonesia juga seharusnya menjadi pemantik untuk membangun kesadaran politik dan menggalakkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memastikan agar kebijakan yang diambil oleh para pemimpin politik memang menguntungkan rakyat secara keseluruhan. Harapan untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dari pola transaksional yang menyimpang harus menjadi tanggung jawab bersama. Tindakan konkret harus segera dilakukan untuk mengubah paradigma politik yang hanya berorientasi pada kepentingan sempit menjadi paradigma politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya kritik yang disampaikan oleh pimpinan MPR ini, diharapkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki sistem politik yang sudah terlanjur terjerumus dalam pola transaksional. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan politik juga sangat diperlukan sebagai bentuk kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga tegaknya demokrasi yang sehat di Indonesia. Demokrasi haruslah menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia.