Menag menyampaikan, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sudah berulang kali mengingatkan perihal visa haji. Tangkapan WNI tanpa visa haji di Arab Saudi menjadi sebuah peringatan yang serius bagi para calon jamaah haji yang hendak melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kejadian ini menunjukkan bahwa aturan dan regulasi yang berlaku harus dipatuhi dengan ketat oleh semua pihak yang ingin melaksanakan ibadah haji. Menag seharusnya memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat Indonesia terkait aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan aman. Hal ini bertujuan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Adanya informasi yang jelas dan transparan mengenai prosedur haji sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam permasalahan yang serius seperti ini. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab dalam proses pemberangkatan jamaah haji juga harus memastikan bahwa seluruh calon jamaah memiliki dokumen-dokumen yang lengkap dan sah sebelum berangkat ke Arab Saudi. Kehadiran petugas pemantau dan pengawas di setiap tahapan proses pemberangkatan juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga terkait juga sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan bantuan kepada WNI yang terjerat dalam permasalahan seperti ini. Tindakan represif yang berlebihan juga sebaiknya dihindari, namun kepada pelanggar aturan perlu diberikan sanksi yang tegas agar menjadi pelajaran bagi semua pihak. Keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian calon jamaah haji harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak terkait. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik ilegal atau tindakan yang merugikan dalam proses pelaksanaan ibadah haji harus terus ditingkatkan demi terwujudnya haji yang berkualitas, aman, dan nyaman bagi seluruh umat Islam Indonesia.