Amien mengaku naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung, dengan harapan dapat menekan politik uang. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa perubahan UUD merupakan hal yang penting untuk terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Amien Rais sebagai tokoh yang dikenal kritis, memberikan pandangan bahwa amandemen UUD perlu dilakukan untuk memperbaiki ketentuan-ketentuan yang dianggap kurang sesuai atau memperkuat aspek-aspek yang dianggap perlu diperkuat. Pemilihan Presiden oleh MPR juga merupakan hal yang menarik untuk dibahas, terutama dalam konteks memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Dengan cara ini, diharapkan sistem presidensial dapat berjalan lebih efektif dan mencegah terjadinya konflik kepentingan di antara lembaga kepala negara. Namun, tentu saja pemilihan presiden oleh MPR ini harus diatur dengan baik agar tidak menimbulkan ketidakstabilan politik atau terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Perlu ada diskusi yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak terkait sebelum melakukan amandemen terhadap UUD atau memutuskan sistem pemilihan presiden baru. Proses ini tidak boleh dilakukan secara gegabah atau hanya berdasarkan kepentingan politik tertentu. Juga perlu diperhatikan bahwa amandemen UUD dan perubahan sistem pemilihan presiden harus tetap mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati keputusan rakyat dalam pemilihan umum. Selain itu, perlu diingat bahwa amandemen UUD bukanlah satu-satunya solusi untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia. Selain perubahan konstitusi, diperlukan juga perbaikan dalam hal implementasi hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan ekonomi yang merata. Semua aspek ini saling terkait dan harus diperhatikan secara menyeluruh untuk mencapai perubahan yang positif bagi negara ini. Kita harus memastikan bahwa amandemen UUD dan perubahan sistem pemilihan presiden bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Proses ini harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi terciptanya Indonesia yang lebih baik dan lebih maju.