PDI-P juga menyatakan kasus penyuapan Harun Masiku tidak sebanding dengan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Sosial (Mensos) Syahrul Yasin Limpo. Berita tersebut sangatlah mengejutkan, karena Ketua DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus Harun Masiku. Harun Masiku sendiri merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan sejumlah anggota DPR. Penyebutan nama Harun Masiku juga melibatkan anak Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Sebagai partai yang selalu berkomitmen untuk memberantas korupsi, PDI-P seharusnya mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Namun, pernyataan yang dilontarkan oleh PDI-P terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan Gibran dan Kaesang malah mengundang pro dan kontra. Hal ini tentu saja menimbulkan kekacauan dan menimbulkan kecurigaan terhadap partai berlambang banteng tersebut. Dugaan keterlibatan Gibran dan Kaesang dalam kasus korupsi harus ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum, tanpa ada intervensi politik dari pihak manapun, termasuk dari PDI-P. Jika benar terbukti ada keterlibatan mereka dalam kasus tersebut, maka mereka harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai masyarakat, kita sebagai pihak luar tidak bisa berandai-andai terkait dengan perkara ini. Yang paling penting adalah kita percaya pada proses hukum yang sedang berjalan dan berharap agar KPK dapat bekerja secara independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kita berharap agar kasus ini bisa diungkap dengan tuntas demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan.