Wamenhan M Herindra salah sebut pemerintahan selanjutnya yang seharunya Prabowo-Gibran jadi Jokowi-Gibran, seisi ruangan rapat di DPR langsung heboh. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa pernyataan Wamenhan yang menyebut pemerintahan Jokowi-Gibran merupakan kecelakaan verbal yang seharusnya tidak terjadi. Sebagai seorang pejabat negara seharusnya memiliki kesadaran dan kehati-hatian ketika memberikan pernyataan kepada publik, terutama terkait dengan struktur pemerintahan yang sedang berjalan. Reaksi riuh dari anggota DPR terhadap pernyataan tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat anggota DPR memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintahan. Pernyataan tersebut tentu saja menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan masyarakat, mengingat bahwa tidak ada pemerintahan yang bernama Jokowi-Gibran. Hal ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas dan cerdas dalam berbicara di ranah publik, terutama bagi pejabat negara yang harus menjadi contoh dalam berkomunikasi. Kecelakaan verbal semacam ini dapat merusak citra dan reputasi pemerintah, serta dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat yang sudah cukup bingung dengan informasi yang berkembang. Sebagai seorang pemimpin, Wamenhan seharusnya belajar dari kesalahan ini dan lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan di masa mendatang. Kesalahan kecil seperti ini pun dapat memiliki dampak yang besar bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi setiap pejabat negara untuk selalu melakukan persiapan dan memperhitungkan setiap kata yang akan diucapkan.