Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba minta pimpinan komisi rekomendasikan ke KPK untuk periksa anggaran di Kemendikbud. Sebab, ada masalah... Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah sang pelapor beranggapan bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran Kemendikbud yang seharusnya diawasi oleh KPK. Sebagai anggota Komisi X, tugasnya memang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Kemendikbud. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan untuk meminta KPK melakukan pemeriksaan terhadap anggaran Kemendikbud merupakan langkah yang tepat dan wajar. Selain itu, tindakan tunjuk Nadiem sebagai menteri Kemendikbud merupakan bentuk kekecewaan atas dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan anggaran. Dengan cara tersebut diharapkan pihak terkait dapat memberikan klarifikasi dan transparansi terkait penggunaan anggaran tersebut. Dalam tata kelola keuangan negara, transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting untuk mencegah adanya korupsi dan penyimpangan anggaran. Namun demikian, dalam kasus ini tetap diperlukan pendalaman serta klarifikasi dari pihak Kemendikbud untuk menjelaskan penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Adanya pemeriksaan dari KPK juga dapat membantu mengungkap apakah terdapat penyimpangan yang sebenarnya terjadi ataukah hanya sebatas dugaan semata. Sebagai bagian dari sistem pengawasan dan kontrol keuangan negara, peran KPK sangatlah penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua pihak harus patuh dan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran demi kepentingan publik yang lebih baik. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh anggota Komisi X untuk meminta KPK mengaudit anggaran Kemendikbud adalah langkah yang sesuai dengan upaya pencegahan korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagai bentuk perlindungan terhadap aset negara, penggunaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.