Mahfud MD harap Prabowo perbaiki penegakan hukum yang kini rusak usai dilantik jadi Presiden. Sebab, hukum rimba bakal berlaku jika tak dilakukan. Pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD kepada Prabowo Subianto untuk memperbaiki hukum, jika tidak berlaku hukum rimba, merupakan sebuah peringatan yang serius terhadap pentingnya perbaikan sistem hukum di Indonesia. Hukum rimba merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa dalam kondisi di mana hukum tidak berlaku atau tidak ditegakkan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan menjadi seperti kehidupan dalam rimba, dimana yang kuatlah yang akan menang dan yang lemah akan tertindas. Pentingnya perbaikan hukum di Indonesia telah menjadi perbincangan yang tidak ada habisnya, mengingat masih banyaknya kelemahan yang ada dalam sistem hukum kita. Permasalahan seperti lambannya penegakan hukum terhadap kasus korupsi, kriminalitas, dan pelanggaran HAM merupakan contoh nyata dari kelemahan sistem hukum yang harus segera diperbaiki. Selain itu, masih adanya diskriminasi hukum terhadap golongan minoritas, lambatnya proses peradilan, serta lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia juga menjadi masalah yang harus segera diatasi. Perbaikan hukum tidak hanya dibutuhkan dalam hal regulasi dan implementasi hukum, tetapi juga dalam hal reformasi kelembagaan hukum yang lebih independen dan transparan. Diperlukan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, mempercepat proses peradilan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap para korban kejahatan. Selain itu, perlunya menghapus praktik korupsi dan nepotisme dalam penegakan hukum juga merupakan hal yang penting untuk dijalankan. Sebagai negara hukum, Indonesia harus bisa menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memperbaiki hukum menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan menciptakan suasana keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, perlu bekerja sama dalam meningkatkan kualitas sistem hukum agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, seruan dari Profesor Mahfud MD kepada Prabowo Subianto untuk memperbaiki hukum memang pantas untuk diperhatikan secara serius. Perbaikan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan kewajiban bersama untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan adil bagi seluruh warga negara. Semoga upaya ini dapat segera dilakukan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan Indonesia menuju negara hukum yang lebih baik.