Menurut dia, pemberian konsesi tambang kepada NU dan Muhammadiyah tetap tidak seimbang dengan jasa dan peran kedua ormas Islam itu. Saya melihat berita ini sebagai isu yang cukup kompleks. Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, menyebut konsesi tambang untuk NU-Muhammadiyah sebagai sebuah jebakan. Tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan motif di balik penawaran konsesi tambang tersebut. Apakah ini hanya sekadar bentuk dukungan atau bantuan dari pemerintah kepada organisasi keagamaan tertentu, ataukah terdapat kepentingan politik atau ekonomi di baliknya? Sebagai organisasi keagamaan yang memiliki misi sosial dan keagamaan, NU dan Muhammadiyah seharusnya fokus pada pelayanan terhadap umat dan masyarakat, bukan terjebak dalam urusan bisnis tambang yang bisa melibatkan berbagai konflik kepentingan. Mengelola tambang tentu bukanlah hal yang mudah, apalagi jika hal ini terkait dengan sumber daya alam yang bisa berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Dari sudut pandang lain, adanya penawaran konsesi tambang untuk NU-Muhammadiyah juga bisa diinterpretasikan sebagai upaya pemerintah untuk melibatkan pihak swasta dan pihak lain yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, tentu saja hal ini harus diikuti dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai organisasi keagamaan besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah seharusnya memiliki kebijakan internal yang jelas terkait dengan penerimaan konsesi tambang atau proyek-proyek ekonomi lainnya. Keputusan terkait dengan hal ini harus dibahas secara transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait, serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan. Dalam konteks yang lebih luas, isu konsesi tambang untuk NU-Muhammadiyah juga bisa memicu diskusi tentang bagaimana seharusnya hubungan antara agama dan ekonomi diatur. Apakah seharusnya organisasi keagamaan terlibat dalam bisnis-bisnis tertentu, ataukah sebaiknya fokus pada kegiatan sosial dan keagamaan semata. Dengan demikian, berita ini bisa menjadi momentum untuk merenungkan ulang peran dan tanggung jawab organisasi keagamaan dalam konteks ekonomi dan pembangunan.